Sekretariat : 081316004549

LGBT Akan Dimasukan Dalam Tindak Pidana, Rosidi: Saya Gembira
LGBT Akan Dimasukan Dalam Tindak Pidana, Rosidi: Saya Gembira

LGBT Akan Dimasukan Dalam Tindak Pidana, Rosidi: Saya Gembira

Rencananya, akan ada perluasan pasal perzinahan dalam pembahasan RUU KUHP Buku II tentang tindak pidana terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Perluasan pasal tersebut adalah LGBT dimasukkan dalam sebuah perbuatan cabul, sehingga termasuk dalam tindak pidana.

“Pasal perzinahan itu memang perlu diperluas, perbuatan cabul oleh LGBT itu harus bisa dipidana sebagaimana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pria dan wanita. Mereka ribut ketika RUU ini akan disahkan, padahal pasal perzinahan tersebut sudah ada sejak RUU KUHP itu diajukan ke DPR tiga tahun lalu. Walaupun dalam pembahasannya, pasal perzinahan itu diperluas, terutama saat ada usulan dari PPP,” jelas Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani seperti dikutip dari laman moeslimchoice.com.

Lebih lanjut, politikus PPP ini menyayangkan adanya polemik terkait rencana dimasukkannya LGBT dalam kategori pencabulan di pasal perzinahan RUU KUHP ini.

Pasalnya, ketika Perbuatan cabul dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan terkena tindak pidana.

“Tapi kenapa saat norma yang sama diberlakukan terhadap pelaku sesama jenis malah menimbulkan polemik,” jelasnya.

Dijelaskannya, Undang-Undang itu merupakan refleksi dari nilai-nilai filosofis, sosial dan kultural dari sebuah masyarakat. Adalah tidak benar jika ukuran dari nilai sosial dan kultural kita itu negara barat. Tapi jika disusun di atas nilai-nilai filosofis dan sosialnya orang Indonesia, Arsul yakin semuanya akan menerima dan menyetujui.

Terkait adanya kekhawatiran sejumlah orang akan munculnya tindakan persekusi dari masyarakat saat LGBT yang dimasukkan dalam kategori pencabulan di RUU KUHP, Arsul menjawab bahwa justru jika tidak ada pasal tersebut malah akan timbul street justice alias main hakim di masyarakat.

“Karena jika sudah ada pasalnya, termasuk ancaman hukumannya, maka tidak bisa main hakim sendiri. Silahkan diproses sesuai aturan yang ada. Kalau tidak ada aturannya, dan negara pun tidak mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat luas tersebut, maka masyarakat akan mencari hukumnya sendiri, dan terjadilah street justice atau yang disebut persekusi tadi,” tukasnya.

Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 Rosidi Roslan. Dirinya menyambut gembira dengan wacana perbuatan LGBT yang akan dimasukan dalam tindak pidana.

“Ini merupakan sebuah kemajuan. Perbuatan LGBT selain meresahkan masyarakat, juga mengancam keberlangsungan hidup manusia,” tutur Rosidi.

Menurutnya, keberadaan LGBT seharusnya tidak menjadi polemik di masyarakat. Keberadaan LGBT harusnya dapat dicegah sejak dini agar tidak menularkan ke generasi muda karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma adat istiadat Indonesia.

Rosidi berharap agar peraturan tersebut segera dapat disahkan dan diberlakukan agar masyarakat tindakan main hakim sendiri terhadap para pelaku LGBT.

Facebook