Sekretariat : 081316004549

Sekolah Jadi Ajang Kampanye, Rosidi: Segera Tindak
Sekolah Jadi Ajang Kampanye, Rosidi: Segera Tindak

Sekolah Jadi Ajang Kampanye, Rosidi: Segera Tindak

Jelang pemilu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, sekolah-sekolah rawan dijadikan ajang kampanye politik. Menurut dia, hal ini terlihat dari sejumlah indikasi pelanggaran yang telah terjadi selama 51 hari masa kampanye sejak 15 Februari 2018.

“Berapa kasus guru dilibatkan jadi timses. Nah, kemudian kalau dia adalah seorang petahana akan bikin acara yang mengundang guru. Kemudian kalau melihat instagram dari paslon itu juga ada indikasi, kerudungnya sama dengan paslon,” ungkap Retno di Kantor KPAI, Jumat (6/4/18).

Dirinya menuturkan, ada sejumlah upaya memobilisasi massa anak-anak dalam kegiatan kampanye. Ia mencontohkan, ada massa anak-anak yang membaca kertas berisi lirik lagu paslon.

“Berarti kan, sekolah yang menjadi tempat steril dari kepentingan politik nampaknya menjadi tempat kampanye,” ucap Retno.

Karenanya, Retno ingin sekolah-sekolah tak dijadikan tempat menyalurkan kepentingan politik. Ia berharap, KPU dan Bawaslu bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan sekolah untuk kegiatan kampanye. Sementara itu, Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil Jasra Putra mengungkapkan, terdapat 3 kasus penggunaan tempat pendidikan untuk kampanye.

“Kami temukan paslon yang menggunakan tempat pendidikan untuk berkampanye walaupun calon datang berdialog, kan juga nyari dukungan. Nah ini kita temukan kasus-kasus seperti ini,” tukas Jasra.

Bukan hanya itu, KPAI juga menyoroti banyaknya kasus mobilisasi massa anak-anak oleh partai politik. Jasra mengatakan, temuan ini merupakan angka tertinggi dengan persentase 50 persen dari 22 pelanggaran yang ditemukan.

Dan pelanggaran lainnya adalah menggunakan anak sebagai juru kampanye, menampilkan anak di atas panggung kampanye, usia anak di bawah 17 tahun masuk daftar pemilih tetap, dan membawa bayi atau anak yang berusia di bawah 7 tahun ke dalam arena kampanye.

“Kalau kita juga lihat pengalaman kita di tahun 2014, kita temukan 248 kasus penyalahgunaan anak selama kampanye. Parpol yang paling tinggi PDIP, Gerindra, dan Golkar,” imbuh Jaspar.

Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 (LBH Antara 56) Rosidi Roslan menyesalkan adanya penggunaan sarana pendidikan untuk ajang kampanye politik. Mirisnya, para simpatisan partai politik dan paslon mengajak serta anak-anak yang tak mengerti politik.

“Heran saya, anak di bawah umur yang belum memiliki hak politik tapi diajak berpolitik. Apa sebenarnya tujuan mereka?” ujar Rosidi penuh keheranan.

Lebih lanjut Rosidi mengingatkan kepada para simpatisan partai politik dan paslon untuk tidak lagi menggunakan sekolah sebagai ajang kampanye. Karena sekolah tempat penerus bangsa untuk menimba ilmu dan bukan untuk memperkenalkan visi dan misi partai politik maupun paslon.

Untuk itu, Rosidi yang juga Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Karno mendesak kepada aparat terkait untuk segera menindak para pelanggar ketentuan tersebut.

“Tindak dan berikan sanksi tegas merupakan langkah terbaik guna efek jera,” imbuh Rosidi.

Facebook