Sekretariat : 081316004549

Jangan Korbankan Hak Rakyat Tapi Perbaiki Sistem Pilkada
Jangan Korbankan Hak Rakyat Tapi Perbaiki Sistem Pilkada

Jangan Korbankan Hak Rakyat Tapi Perbaiki Sistem Pilkada

LBH Anarki Nusantara 56 | Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 (LBH Antara 56) Rosidi Roslan menjelaskan, biaya politik tinggi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi pilkada lewat DPRD. Rosidi menilai, justru para calon kepala daerah yang sering menjebak dirinya sendiri dalam ongkos politik yang mahal.

“Sekali lagi, biaya politik tinggi yang menjebak kepala daerah, justru dikeluarkan untuk hal-hal yang haram dilakukan dalam hukum pilkada,” ungkap Rosidi dalam keterangan resminya, Rabu (11/4/18).

Rosidi menuturkan, DPR dan pemerintah akan jauh lebih produktif jika melakukan perbaikan terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang telah ada.

Langkah Pertama yang seharusnya dilakukan adalah, pemerintah dan DPR, keduanya perlu membangun norma hukum di dalam Undang-Undang Pilkada untuk menjatuhkan sanksi bagi partai atau calon yang terlibat dalam mahar politik.

“Jika sudah ada permintaan uang kepada partai politik terkait pencalonan, sanksi tegas sudah seharusnya bisa dijatuhkan,” ucap pria lulusan Master of Public Health Leadership Southern Cross University (SCU) Australia ini.

Hal yang sama juga akan berlaku bagi calon kepala daerah. Lebih lanjut Rosidi menyebutkan, apabila calon menawarkan janji pemberian tertentu kepada partai politik, maka bisa dikenakan sanksi yang tegas.

Kedua, LBH Antara 56 meminta DPR dan pemerintah membangun pengaturan belanja kampanye di dalam Undang-Undang Pilkada. Dengan adanya pembatasan belanja kampanye, maka akan melengkapi ketentuan pembatasan sumbangan yang ada di dalam undang-undang sebelumnya.

“Ketiga, menguatkan aparatur penegakan hukum pemilu, untuk lebih tegas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye, khususnya dana kampanye yang tidak jujur, serta penjatuhan sanksi kepada pelaku politik uang,” ujar Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) ini.

Rosidi menuturkan bahwa perdebatan terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD adalah gagasan yang sudah tuntas pada 2014 silam. Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan perdebatan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

“Jika wacana mekanisme pemilihan kepala daerah kembali diperdebatkan, ini adalah suatu kemunduran,” tukas Rosidi.

Dirinya menilai, mencuatnya wacana itu justru semakin memperkeruh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terkait dengan alasan biaya politik yang tinggi, Rosidi juga menganggap alasan tersebut perlu dilihat secara serius, apakah persoalan ini berasal dari sistem pemilihan kepala daerah langsung atau tidak.

“Ironisnya, berdasarkan fakta yang terjadi, biaya politik yang tinggi, justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal sudah dilarang di dalam UU Pilkada,” imbuh Rosidi.

Ia pun mempertanyakan mengapa elite politik harus mengorbankan hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya melalui pilkada langsung.

“Lalu, ketika biaya politik tinggi itu disebabkan oleh partai politik, dan perilaku oknum kepala daerah sendiri, mengapa hak rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya yang mesti direnggut?” tandas Rosidi.

LBH Antara 56 melihat pemahaman elite politik atas wacana ini cenderung tidak tepat. Dirinya merasa khawatir wacana ini bisa berdampak buruk dan menghasilkan kekeliruan. Mahasiswa magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Karno ini menyarankan agar DPR dan pemerintah fokus melakukan perbaikan terhadap sistem pemilihan kepala daerah.

Facebook