LBH Antara 56 Minta Kepala Daerah Netral Dalam Pemilu 2019

PIN

Sempat viral dan menjadi kontroversi yang menyertai masa kampanye Pemilu 2019 terutama pemilu presiden. Salah satunya adalah aksi dukung mendukung para penyelenggara pemerintah di daerah terutama kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Keriuhan dukung mendukung ini pada titik tertentu dikhawatirkan menganggu kondusivitas gelaran Pemilu 2019 dan berpotensi memicu ketegangan masyarakat di sejumlah daerah.

Oleh karena itu, kepala daerah diharapkan mampu bersikap bijak dan meredakan tensi politik dengan menghimbau semua penyelenggara pemerintahan di daerah untuk terus teguh menjaga netralitas di tengah euforia Pemilu 2019 ini. Sikap bijak ini sudah ditunjukkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X yang tegas meminta seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintahan DIY dituntut menjaga netralitas dalam pemilu termasuk kepala desa hingga perangkat desa.

Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 (LBH Antara 56) Rosidi Roslan mengatakan, walau menunjukan sikap politik adalah hak asasi dan peraturan perundang-undangan memberi ruang bagi kepala daerah mendukung salah satu capres/cawapres, tetapi alangkah bijaknya kalau semua kepala daerah di Indonesia mencontoh sikap yang diambil oleh Gubernur DIY ini.

“Saya berharap sikap tegas dan menenteramkan dari Gubernur Yogya ini diikuti oleh kepala daerah lainnya yang ada dari Sabang hingga Marauke. Memang aturan membolehkan kepala daerah menjadi tim kampanye, tetapi saya rasa tidak perlulah melakukan show off dukungan kepada salah satu paslon. Bahkan ada provinsi yang semua kepala daerahnya show off deklarasi dukungan ke salah satu paslon. Pertanyaannya kini, lantas warga Anda yang pilihan politiknya berbeda gimana?” tandas pria yang kini berprofesi juga sebagai auditor dan konsultan hukum, di Jakarta, Sabtu, 2 Maret 2019.

Rosidi menerangkan, selain tidak perlu terlalu mengumbar atau show off dukungannya kepada salah satu paslon, dirinya juga meminta agar kepala daerah mengeluarkan himbuan dan instruksi yang tegas kepada warganya, kepada jajarannya (ASN hingga kepala desa dan perangkat desa) dan kepada semua stakeholder pemilu di wilayahnya untuk bersama menjaga kondusivitas pemilu. Tidak hanya formal lewat surat, tetapi juga berbicara langsung (lewat video) dan disebar lewat media massa, media sosial atau channel resmi milik pemerintah daerah masing-masing

“Kepada warga dan masyarakatnya, saya mohon agar diberikan pencerahan untuk menolak politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoaks. Dan kepada ASN, kepala desa hingga perangkat desa ingatkan terus menjaga netralitas. Sedangkan kepada stakeholder pemilu lainnya mulai dari KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk teguh bekerja profesional. Sekali lagi, saya sangat apresiasi jika ada kepala daerah yang mampu menujukkan kapasitasnya sebagai pemimpin seluruh warganya,” jelas Rosidi.

Leave Your Comments