Rosidi: Debat Pilpres Ketiga Harus Konkret

PIN

Walaupun menurut berbagai kalangan, gelaran Debat Publik Pilpres 2019 putaran kedua secara umum berlangsung lebih baik dari putaran pertama, tetapi masih banyak sisi teknis dan substantif yang harus diperbaiki agar nantinya pada debat ketiga lebih berkualitas. Debat yang berkualitas harus dihadirkan sebagai salah satu strategi untuk menaikkan tingkat partisipasi pemilih yang merupakan parameter penting kesukseskan perhelatan pemilu.

Selain dari sisi teknis terutama terlalu ramainya dan riuhnya pendukung di arena debat, sisi substansi debat juga tidak kalah penting untuk diperbaiki terutama formulasi atau perumusan pertanyaan debat. Dari dua debat sebelumnnya, mulai dari daftar pertanyaan, lemparan pertanyaan dan jawaban masing-masing calon selain tidak tajam dan jarang menyentuh substansi, banyak fakta dan realitas terkait tema yang tidak tersentuh.

“Mungkin untuk debat ketiga basis argumen atau bahan debat dan poin pertanyaan bisa diangkat dari visi misi dan program kerja masing-masing paslon yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta sosial dan kebudayaan. Saya yakin ada persilangan ide dan gagasan terkait tema-tema ini diantara dua paslon. Persilangan ide inilah yang harus ‘diramu’ KPU sebagai basis perdebatan,” terang Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 (LBH Antara 56) Rosidi Roslan di Jakarta, Senin (4/3/19).

Diungkapkan Rosidi, dari gelaran dua debat sebelumnya, visi misi dan program kerja atau aksi utama masing-masing paslon yang disetorkan ke KPU tidak maksimal terpaparkan. Padahal, visi misi dan program kerja inilah yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 yang akan menjadi penentu wajah pembangunan prioritas bangsa ini ke depan.

“Harusnya format debat pilpres ini didesain sedemikian rupa untuk menguji gagasan atau visi misi dan program kerja calon mana yang paling valid dan paling rasionalitas. Salah satu metodenya adalah masing-masing calon diberi ruang untuk ‘mamatahkan’ gagasan lawan debatnya. Jika model debat seperti ini mampu dihadirkan, rakyat juga akan menggunakan rasionalitas untuk memilih siapa yang pantas memimpin bangsa ini lima tahun ke depan,” tutur Auditor dan dan Konsultan Hukum ini.

Selain berbasis visi misi dan program kerja, isu aktual dan rekam jejak pernyataan para paslon dan tim sukses resmi masing-masing terutama di media massa terkait tema yang diangkat juga bisa jadikan amunisi perdebatan. Misalnya, sambung Fahira, soal ketenagakerjaan terutama kaitannya dengan penyediaan lapangan kerja dan pengangguran atau cara untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan di mana masing-masing paslon punya pandangan dan fakta yang berbeda.

“Nah, persilangan gagasan, pandangan, dan fakta yang berbeda seperti ini harus menjadi bahasan utama debat agar rakyat bisa melihat calon mana yang punya validitas dan rasionalitas serta solusi cerdas terkait persoalan ini. Saya berharap, debat ketiga nanti benar-benar menjadi debat yang menguji validitas dan rasionalitas gagasan calon, konkret dan tidak mengada-ada,” tandas pria yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Karno ini.

Leave Your Comments