LBH Antara 56 Setuju Pilkada Serentak dengan Protokol Kesehatan

Desakan sejumlah pihak agar Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di 270 derah (pemilihan gubernur di 9 provinsi; walikota di 37 kota, dan bupati di 224 kabupaten) ditunda semakin berhembus kencang. Desakan ini bukan semata-mata karena banyak bakal calon kepala daerah dan beberapa penyelenggara pilkada positif Covid-19, tetapi lebih kepada adanya potensi bahwa penyelenggaraan pilkada dinilai berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19.

Potensi ini cukup besar mengingat saat ini kurva positif Covid-19 di tanah air belum juga menujukkan gejala akan berkurang.

Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56, Rosidi Roslan mengungkapkan, desakan berbagai pihak agar pilkada sudah sepatutnya menjadi perhatian serius baik bagi Pemerintah maupun bagi penyelenggara pemilu/pilkada (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Rosidi meminta penyelenggara pemilu melakukan analisis situasi, analisis regulasi dan analisis kesiapan perangkatnya yang ada di 270 daerah serta kondisi masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Berbagai analisis ini, kata Rosidi, penting bagi penyelenggara terutama KPU untuk mengetahui secara mendalam, layak atau tidak pilkada tetap digelar di tengah pandemi seperti ini.

Diakui Rosidi, tantangan pilkada serentak 2020 ini berkali-kali lipat dari pilkada-pilkada sebelumnya. Penyelenggara terutama KPU bukan hanya harus memastikan pilkada berjalan demokratis, jujur, adil dan legitimate, tetapi juga memastikan pilkada di 270 daerah ini tidak menjadi sumber penularan baru Covid-19. Tantangan sangat berat kerena menyangkut keselamatan publik.

Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada di era pandemi, proses rekonsolidasi demokrasi harus tetap berjalan.

Untuk itu, Rosidi menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 harus tetap dilanjutkan.

Ini penting untuk menjaga keberlangsungan sistem election dan proses sirkulasi kepemimpinan daerah.

“Apalagi tidak ada satu pun negara yang mengetahui secara pasti kapan pandemi covid-19 berakhir,” pugkas Rosidi melalui sambungan telepon, Rabu (23/9/2020).

Rosidi menambahkan bahwa Pelaksanaan Pilkada tidak perlu ditunda hingga pandemi berakhir. Karena kata dia, Pelaksanaan pilkada adalah bagian dari upaya menjaga hak-hak konstitusional warga negara (hak memilih dan hak dipilih) demi berlangsungnya ekosistem demokrasi yang sehat.

Di sisi lain, menurutnya KPU juga harus menjamin perlindungan hak pilih kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat, khususnya pemilih yang rentan terhadap Covid-19.

“Perlindungan hak pilih ini menjadi penting untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pilkada,” ujar Rosidi.

Lembaganya juga berharap momentum pilkada tidak menjadi cluster baru atau memperluas penyebaran Covid-19.

Dengan demikian, KPU harus segera merivisi PKPU No.10 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non alam, dengan penekanan beberapa pengaturan.

Beberapa aturan itu antara lain, melarang segala bentuk pertemuan yang melibatkan massa banyak, seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, mewajibkan penggunaan masker, handsanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya bagi seluruh stakeholders yang terlibat dalam pilkada.

“Pelaksanaan pilkada harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan disertai dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai Undang-undang (Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-undang KUHP),” jelas pria lulusan Southern Cross University (SCU) Master of Public Health Leadership, Australia ini.

Rosidi juga meminta KPU bisa mempertimbangkan tata cara pemungutan suara melalui e-voting dan proses rekapitulasi penghitungan suara berbasis elektronik (e-rekap).

“Era pandemi adalah momentum yang sangat tepat untuk melakukan transformasi sistem election (pemilihan) berbasis digital dalam rangka adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang sangat akseleratif,” tegasnya.

Meskipun, kata Rosidi, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, memberi ruang pemungutan suara serentak pada Desember 2020 dapat ditunda, dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi covid-19.

“Proses rekonsolidasi demokrasi harus tetap berjalan seiring dengan keputusan politik bersama yang telah diambil,” demikian tutup Rosidi.